Articles

• PERLINDUNGA HUKUM BAGI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL

  Aimanul Hamdi Salimi, Indonesia

  1-10

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8423
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PENGGUNA OBAT-OBATAN TERLARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

  Siti Alfiatul Hasanah, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8425
• HAK POLITIK TERSANGKA KORUPSI DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

  Sumiati Dewi Sri H, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8426
• PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH TERHADAP PELANGGARAN KESEPAKATAN PENGGUNAAN LAHAN TANAH OLEH NEGARA

  Zainullah Hukum Arifin, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8427
• HAK RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

  Devi Julia Nur Aini, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8428
• ANALISIS AKAD JUAL BELI (MUROBAHAH) TERHADAP NASABAH DENGAN BAITULMAAL WATTAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA DI KANTOR CABANG KECAMATAN PANJI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

  Rohmatul Hukum Awaliyah, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8429
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

  Itfal Hukum Ghazy Amrullah, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8430
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (STUDI KASUS PERKARA NO

  Fani Rahma F, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8431
• PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA RISALAH LELANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

  Sonhaji Bryan Tidar, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8432
• PRINSIP HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN

  Alvian Hukum Tri Indrawan, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8433
• PENERAPAN SANKSI TERHADAP KARYAWAN KOPERASI YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

  Azalia Y Larasati, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8434
• TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAB HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR PERKARA 149/PID.B/LH/2019/PT.BDG)

  Dwi Hukum Nadhiratul Imami, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8435
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK JALANAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

  Abian Hukum Adi Takka, Indonesia

  DOI: 10.36841/akses.v1i1.8436