PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA RISALAH LELANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan norma yang terdapat dalam pasal 15 ayat 2 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai syarat-syarat kewenangan notaris dalam membuat akta risalah lelang. Ketidaklengkapan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris yang bukan merupakan pejabat lelang. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis tugas, tanggung jawab, dan batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah lelang. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doctrinal research/hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama tidak semua notaris mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Risalah Lelang, hanya notaris yang telah disahkan dan ditetapkan sebagai Pejabat Lelang kelas II oleh menteri keuangan saja yang berwenang untuk membuat Akta Risalah Lelang. Kedua bahwa akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris yang belum diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat batal demi hukum akta risalah lelangnya, dan akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris yang telah di angkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang negara.